Pj Gubernur Teguh Dukung Inpres Penghematan Anggaran
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi siap mendukung Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
"Pastinya mendukung Inpres tersebut,"
Ia menjelaskan, turunan Inpres tersebut telah disiapkan dan saat ini tengah dirancang dalam bentuk draf Instruksi Gubernur (Ingub).
Pj Gubernur Teguh Kunjungi Fasilitas Jakarta Satu“Kami selaku pemerintah daerah yang merupakan bagian dari pemerintah nasional, pastinya mendukung Inpres tersebut. Inpres itu juga akan kami tindak lanjuti dengan aturan turunan berupa Instruksi Gubernur (Ingub), dan saat ini sudah dalam bentuk draf. Insya Allah, semuanya akan selesai sesuai jadwal dan segera bisa diimplementasikan,” ujar Pj Gubernur Teguh, dalam Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta, Senin (27/1).
Pj Gubernur Teguh juga menjelaskan, jajaran Pemprov DKI Jakarta terus mencermati anggaran yang berpotensi untuk dihemat. Komunikasi intensif dengan tim transisi gubernur dan wakil gubernur terpilih juga terus dilakukan.
“Yang terpenting adalah mendukung program-program prioritas dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang akan segera dilantik dan mendukung program-program nasional lainnya. Karena saat ini sedang menghitung hari menuju pelantikan,” tuturnya.
Terkait penerbitan Ingub, Pj Gubernur Teguh menerangkan bahwa kepastian jumlah anggaran yang akan dihemat sedang disiapkan dan akan dioptimalkan dengan sebaik mungkin.
“Ingub ini lebih kepada pengaturan Standar Operasional Prosedur (SOP). Jadi, belum sampai pada tahap penghitungan anggaran secara detail. Ingub hanya merupakan prosedur awal. Kalau proses ini bisa saya selesaikan, saya pikir itu akan sangat membantu,” katanya.
Pj Gubernur Teguh menegaskan, pemetaan untuk menentukan anggaran mana saja yang akan dihemat dilakukan dengan proses pengecekan secara menyeluruh, baik dari sisi alokasi maupun sumber anggaran.“
"Alokasi anggaran yang akan dihemat ini masih dipetakan. Apakah itu dari perjalanan dinas (perdin) atau mungkin dari rapat-rapat tertentu dan sebagainya masih dicermati agar selaras dengan arahan Pemerintah Pusat dan apa yang nanti tertuang di Ingub,” tandasnya.
